OPTIMISME EKONOMI DI RAKORWIL TPID SE-EKS KARASIDENAN BANYUMAS

OPTIMISME EKONOMI DI RAKORWIL TPID

SE-EKS KARASIDENAN BANYUMAS

Hari ini, Selasa, 23 April 2019, TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) menggelar rapat koordinasi se-eks karasidenan Banyumas di Khrisna Ballroom Hotel Java Heritage. TPID Jawa Tengah, BI Pusat bidang kebijakan moneter dan staf ahli kementrian keuangan bidang perekonomian RI bertindak sebagai narasumber. Sementara itu, dibarisan peserta antara lain; Kepala dinas dan instansi di lingkungan Pemkab Eks Karasidenan Banyumas; BPS eks karasidenan Banyumas; , Bulog, Kadin se-Eks Karasiden Banyumas; Hipmi se-Eks Karasiden Banyumas Kab. Banyumas dan lain sebagainya.

Bapak Agus Chusaeni, Pimpinan BI Kantor Perwakilan Purwokerto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran segenap undangan merupaka  bentuk kepedulian terhadap inflasi berikut implikasinya.  Mengajak segenap anggota TPID untuk senantiasa bersinergi dalam pengendalian inflasi nasional yang bermulai dari inflasi daerah. Kegiatan kali ini merupakan sinkronisasi TPID Kab banyumas dengan arahan TPID Jawa tengah. Untuk angka inflasi berturut-turut dijelaskan sebagai berikut : 2,98% yoy untuk Purwokerto, 3,21% yoy untuk Cilacap; 3,01% yoy untuk Purbalingga dan 3,04% yoy  untuk Banjarnegara. Tingkat inflasi tiga daerah tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, kecuali di Purbalingga ada sedikit kenaikan. Kelompok penyumbang inflasi bersumber dari kelompok bahan makanan, minuman dan rokok.  Capain ini merupakan hasil kerjasama TPID dalam mengendalikan inflasi. Kedepan, langkah TPID  berorientasi pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasok, kemudahan distribusi dam komunikasi efektif. Disamping itu, keberhasilan program pada satu kabupaten akan direplikasi pada kabupaten lain dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Dalam rangka mendukung ketahan pangan, diusulkan untuk pembangunan sarana RMU (Rice Iill Unit)  terpadu. Hal ini dikarenakan beras merupakan komponen yang selalu berpengaruh siginifikan terhadap inflasi. Model terpadu ini akan memudahkan dalam memantau jumlah produksi di tiap kabupaten. Dalam rangka menyambut Ramadhan, beliau berharap adanya sinergi dalam mengendalikan inflasi sehingga realisasi tingkat inflasi dalam angka yang bisa ditargetkan. Untuk selanjutnya, TPIP meminta  untuk melakukan : (i) Intensifikasi pengendalian harga; (ii) Memastikan pasokan di pasar; (iii) melakukan langkah2 korektif atas harga2 tidak wajar dan; (iv) mengkoordinasikan pelaskanaan pasar murah.

Dalam arahannya, Anggota tim TPID Jawa Tengah yang juga Kepala biro Perekenomian Jawa tengah, Bapak Ignatius, menyampaikan beberapa hal, antara lain :

1.         Secara historis, kelompok voletile food menjadi pemicu inflasi.

2.        Beras merupakan komoditas yaang memiliki bobot tertinggi memicu inflasi.

3.        Kenaikan harga beras tidka diikuti dengan kesejahteraan petani yang disebabkan oleh margin yang diterima oleh petani relatif kecil. Disamping itu, panjangnya rantai distribusi perdagangan beras meneyebabkan dispratitas harga yang tinggi ditingkat petani dna konsumen serta banyak dinikmati oleh midle.

4.        Diperlukan upaya agar bisa mensinergikan pata pihak yang terintegrasi hulu smapai hilir agar mampu men-stabilkan harga beras, meningkatkan produktivitas, mengamankan stock dan memperpendek jalur distrubi dan mensejahterakan masyarakat petani. Hal ini diinisiasi dan menjadi program unggulan TPID Prov Jawa tengah ditahun 2018.

5.        Inflasi provinsi adalah agregat kab/kota sehingga perlu adanya sinergitas program dengan kab/kota agar inflasi bisa terkendali.

6.        Langkah yang sudah  diambil antara lain:

a.      Penguatan pemanfaatan teknologi ozone pada produk2 hortikuluta dengan meamnfaatkan gudang di jawa tengah melalui CSR dan sumber pembiyaan lainnya

b.      Pengaturan pola tanam yang baik untuk menghindari panen secara bersamaan.

c.       Memberikan akses pasar kepada petani dan konsep pasar harus disosialisasikan ke petani

d.      Mendorong BUMD yang berkerak di bidang pangan untuk mengambankan sisi hulu dan hilir komoditas pangan seperti berasm, cabe dan jagung

e.      Menyediakan akses permodalan dan keuangan untuk menopang produksi hasil pertanian.

7.        Resiko inflasi disampaikan antara lain sebagai berikut :

a.      Keterbatasan pemanfaatan teknologi pertaian

b.      Gangguan ketersediaan stock pangan

c.       Gangguan distribusi akibat hasil produksi terdistribusi ke luar daerah

Dalam bahan presentasinya, beliau juga menyampaikan seputar perekonomian Jawa tengah sebagai berikut :

1. pertumbuhan ekonomi (pe) tahun 2018 sebesar 5,32% menguat dibanding tahun 2017 (5,26%) dan lebih tinggi dari nasional (5,17 %).
2. inflasi tahun 2018 sebesar 2,82% lebih rendah dari tahun 2017 (3,71%) dan lebih rendah dari inflasi nasional (3,13%).
3. kemiskinan jawa tengah periode september 2019 sebesar 11,19 %, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2017 (12,23%), namun masih lebih tinggi dari nasional (9,66%).
4. pengangguran periode agustus 2018 sebesar 4,51%, lebih rendah dibanding dengan periode yang sama tahun 2017 (4,57%) dan lebih rendah dari nasional (5,34%).
5. ipm tahun 2017 sebesar 70,52 meningkat sebesar 0,77% dibandingkan tahun 2016 (69,98).

Sementara itu, prediksi pada tahun 2019 pe jateng berkisar 5,3% - 5,7% dengan inflasi pada kisaran 3,5% ± 1%

Bapak Iwan, anggota TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) yang juga staff di Divisi kelompok ekonomi makro Bank Indonesia, menyampaikan bahwa inflasi bagi BI sebagai dasar dalam menentukan kebijakan moneter, antara lain penetapan tingkat suku bunga. Beliau juga menegaskan bahwa inflasi (baca: kenaikan harga)juga sangat berpengaruh dengan kesejahteraan rakyat miskin. Sebagai gambaran, rakyat miskin  menghabiskan pendapatannya 60% hanya untuk pemenuhan konsumsi. Oleh karena itu, upaya penurunan konsumsi perlu terus dilakukan secara kreatif.  Selanjutnya, beliau menyampaikan bahwa Ada 4 (empat) komoditas yang sangat berpengaruh dalam kelompok Volatile food (VF) yaitu bawang merah, bawang putih, cabe merah dan cabe rawit.

Bank Indonesia dan Pemerintah menyepakati beberapa hal antara lain:

1.         inflasi ihk diperkirakan tetap terjaga 3,5 +- 1

2.        inflasi volatile food maksimal sebesar 4-5%

3.        penguatan koordinasi & sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi

4.        melanjutkan upaya perbaikan statistik inflasi

5.        mempersiapkan langkah mitigasi apabila terjadi penyesuaian harga bbm

6.        membawa inflasi dalam tren yang menurun menjadi sebesar 3±1% di 2020 dan 2021

kegiatan strategis 4k tahun 2019 difokuskan pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi yang didukung oleh penguatan kelembagaan dan perbaikan statistik.

sasaran koordinasi pengendalian inflasi 2019 adalah : (i) menjaga inflasi inti; (ii) menjaga stabilitas inflasi vf pada kisaran 4-5% dan; (iii) mengendalikan inflasi ap. Sejalan dengan itu,

program kerja TPIPdan TPID 2019 sebagai berikut :

A.      keterjangkauan harga

1. kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi
2. konsistensi pelaksanaan program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (kpsh) d/h operasi pasar
3. penyelarasan proker k/l terkait pengendalian inflasi (permen ppn)

B.      ketersediaan pasokan

1. peningkatan produksi pangan (beras, jagung, aneka cabai, bawang merah)
2. peningkatan pasokan ikan segar antara lain melalui penyediaan cold storage
3. fleksibilitas impor pangan terutama pada komoditas dg neraca pangan defisit (bawang putih dan daging sapi)
4. penguatan cadangan pangan pemerintah termasuk cadangan pangan pemda à penyusunan panduan penguatan cadangan pangan pemda
5. pengelolaan pasca panen

C.      kelancaran distribusi

1. pengembangan model bisnis dan fasilitasi kerjasama perdagangan antar daerah
2. optimalisasi pasar induk beras baru

D.     komunikasi efektif

1. kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi
2. perbaikan statistik produksi jagung,
3. perbaikan statistik inflasi (pulsa ponsel, tarif au, beras)
4. perluasan data pihps (harga produsen dan stok)
5. peningkatan kualitas tpid melalui: permenko tentang mekanisme penilaian kinerja tpid dan permendagri tentang pembinaan tpid
6. penguatan dan penyelenggaraan koordinasi (rakornas dan rakorpusda)
7. sinkronisasi peta jalan pengendalian inflasi nasional dan provinsi
8. kajian perhitungan vf spasial

nara sumber terakhir, staf ahli kementrian keuangan bidang perekonomian RI  yang juga mewakili TPIP menjelaskan  tentang upaya pengendalian harga bulan puasa dan idul fitri 2019 dengan mereferensi pada surat menko perekonomian ek.2.1/85/m.ekon/04/2019 tanggal 8 april 2019 sebagaimana dijelaskan berikut ini :

a.    mulai mengintensifkan pemantauan pergerakan harga intensif bahan kebutuhan pokok terutama beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur ayam, terigu dan gula

b.    memastikan ketersediaan stok dan pasokan bahan kebutuhkan pokok di wilayah masing-masing

c.    melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, kekurangan stok dan penimbunan

d.   mengupayakan agar kanal pemasaran langsung di luar pasar tradisional & pasar ritel modern tidak mengganggu kelancaran distribusi logistik ataupun angkutan penumpang

e.    koordinasi pemantauan penerapan dan kepatuhan pelaku usaha jasa transportasi jika terdapat kebijakan pengaturan tarif angkutan dalam rangka hbkn

f.     melakukan moral suasion dalam rangka membentuk ekspetasi masyarakat

1.     Menyampaikan upaya pemerintah

2.    Himbauan konsumsi secara wajar dan bijak berbelanja

3.    Inpeksi ke pasar-pasar dan pergudangan

g.    koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (kpsh) maupun kegiatan pasar murah dan dikoordinasikan dengan tpid

h.   pelaksanaan kpsh dan upaya lain dilaksanakan secara transparan, mengikuti kaidah tatakelola yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan