REGENERASI KEPEMIMPINAN DEKOPIN dan PEMERINTAHAN BARU
2 (DUA) AGENDA
STRATEGIS YANG MENENTUKAN PERWAJAHAN KOPERASI INDONESIA
Koperasi adalah kumpulan orang yang bisa dibaca dari 2
(dua) sisi, yaitu sebagai sebuah perusahaan dan sebagai sebuah gerakan. Sebagai
sebuah perusahaan, koperasi menyelenggarakan ragam aktivitas yang
mereferesentasikan aspirasi dan kebutuhan anggotanya. Lewat pengembangan ragam aktivitas
pelayanan diharapkan akan terbentuk kesejahteraan secara bertahap dan
berkesinambungan.
Sementara itu, sebagai sebuah gerakan, koperasi merupakan
sebuah organisasi yang concern pada persoalan kemanusiaan
dalam arti luas, seperti demokratisasi ekonomi, pengangguran, pemerataan
kesempatan hidup layak, keadilan dan lain sebagainya. Untuk itu, keseharian koperasi concern pada keterbangunan manusia
sehingga terbangun apa yang disebut kemartabatan melalui pendidikan dan pemberdayaan.
Kaitannya koperasi dan negara, kesamaan obyek dan subyek yang dibangun oleh negara maupun koperasi,
merupakan alasan yang tepat mengapa
negara dan koperasi harus berdampingan dan bersinergi. koperasi hendaknya aktif
memberikan masukan2 atau tinjauan2 kritis yang konstruktif terhadap kondisi-kondisi
yang berkembang di masyarakat sebagai imbas dari aplikasi ragam pendekatan yang
diterapkan pemerintah. Bagaimanapun juga, keberkembangan koperasi sebagai
sebuah perusahaan juga identik dengan tumbuh kembangnya kemandirian ekonomi di
kalangan masyarakat. Artinya, saat hal itu mewujud, beban negara dalam arti
luas menjadi terkurangi dan efektivitas pembangunan menjadi meingkat. Sayangnya,
realitas kekinian belum menunjukkan sinergitas yang optimal dan masih minimnya
eksistensi koperasi merupakan salah satu fakta pendukung kesimpulan tersebut.
Dekopin, yang secara defenisi adalah simbol gerakan
koperasi secara nasional, tentu memiliki PR (pekerjaan rumah) yang masih
banyak. Eksistensi dan signifikansi peran segenap anggotanya (baca: koperasi primer) masih belum tampak
nyata berdampak pada bargainning position Dekopin sebagai
sebuah gerakan. Ketergantungan yang masih kuat terhadap APBN mengindikasikan belum
solidnya gerakan koperasi dinegeri ini. Kalau saja semua gerakan yang
diperjuangkan Dekopin berefek langsung terhadap gerakan
koperasi ditingkat bawah, mungkin rasa memiliki dan membutuhkan akan lahir
dan tumbuh. Bahkan, kondisi demikian akan efektif menjadi sumber energi dan kemandirian Dekopin itu sendiri. Bukankah kemandirian
adalah tiket ampuh dalam membangun
ekstensi dan juga efektivitas sebuah gerakan. Hal ini mungkin layak sebagai bahan
auto
koreksi dan sekaligus stimulan dalam menata ulang efektivitas gerakan
yang dilakukan Dekopin dalam semangat baru.
Sayup-sayup terdengar agenda regenerasi di tubuh Dekopin
akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Hal ini menarik untuk diamati, apakah
proses regenerasi akan berlangsung demokratis dan concern menempatkan orang-orang yang tepat secara
kapsitas dan kapabilitas, ataukah akan terjebak pada praktek-praktek tidak
sehat?. Kesadaran akan realitas dan kebutuhan masa depan menjadi
penentu kualitas output. Pada kondisi mana yang akan terbentuk nanti, maka integritas
pemilik hak suara menjadi penentunya.
Andai integritas terjaga, maka layak untuk berharap peran optimal Dekopin ke depan dalam mendorong
akselerasi pertumbuhan dan perkembangan koperasi ditanah air. Akan tetapi,
andai kepentingan sempit dari segelintir orang yang dominan dalam prosesnya,
maka bisa dipastikan “mindset APBN” akan terus berulang dan kemandirian menjadi
agenda usang untuk diperbincangkan. Sebab, hal kemudian yang mungkin terjadi
adalah serangkaian seremonial dan
program yang lebih fokus pada keterselenggaraan dan miskin secara substansi.
Kalau hal ini yang terjadi, maka sejarah baru tidak akan terbentuk di
lingkungan gerakan koperasi Indonesia.
Sejalan dengan itu, kepemimpinan negara juga baru saja
terdefinisi bersamaan dengan keputusan MK. Bisa ditebak, langkah berikutnya
dari Presiden/Wapres terpilih adalah menyusun pemerintahan. Terbersit tanya
akankah kementrian koperasi masih diadakan atau tidak?. Bila tetap diadakan,
akankah diisi oleh para politisi atau profesional?. 2 (dua) tanya ini penting
dan sangat berpengaruh pada perwajahan koperasi ke depan.
Pemerintahan baru dan Regenerasi Dekopin menjadi 2 (dua)
agenda urgent dan layak mendapat perhatian segenap para insan koperasi di
negeri ini. Kalau soal kementrian koperasi mutlak hak prerogatif Sang Presiden,
sehingga poisisi insan koperasi hanya berharap dan berdoa. Akan tetapi, berbeda
dengan regenerasi Dekopin dimana prosesnya melibatkan segenap insan koperasi.
Artinya, semangat perubahan layak disematkan di proses regenerasi Dekopin
nanti.
kita tunggu saja dan atau mengambil inisiatif untuk
menjadi bagian dari barisan penentu...
Jum'at yang menginspirasi............
Posting Komentar
.